DPR: Belum Ada Sistem Atur Evaluasi Perpanjangan Izin Penyiaran

By | October 12, 2016

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) harus dapat dievaluasi secara berkala, setidaknya setiap tahun sekali. Hal ini demi memastikan konsistensi dari pemilik IPP dalam menjalankan bisnis penyiaran sebagaimana saat mengajukan izin pertama kali. Karena itu, Komisi Penyiaan Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus membuat sistem evaluasi dan penilaian setiap tahun bagi setiap pengelola radio dan televisi yang telah mendapatkan IPP tetap.

“Selama ini belum ada sistem yang jelas ataupun perangkat regulasi yang mengatur secara teknis tentang evaluasi perpanjangan IPP baik televisi ataupun radio. Tak heran, ketika momentum perpanjangan izin dari 10 televisi jaringan yang bersiaran luas secara nasional ini, KPI dan Kemenkominfo terkesan tidak siap dalam melakukan evaluasi penilaian. Terutama terhadap kualitas program siaran yang ditayangkan oleh 10 stasiun televisi tersebut,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dengan KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di MK tolak gugatan UU Penyiaran soal tayangan iklan rokok

Sumber:

http://www.merdeka.com/teknologi/dpr-belum-ada-sistem-atur-evaluasi-perpanjangan-izin-penyiaran.html

Leave a Reply