Polemik Biaya Interkoneksi, Omong Besar Layanan Telekomunikasi Senja

By | September 14, 2016

Rapat dengar pendapat di gedung parlemen itu berlarut-larut hingga malam, Rabu silam (24/8). Pelakunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara beserta jajaran dan Komisi I DPR RI di Kompleks DPR. Bak single fighter, Menteri Rudiantara menjawab pertanyaan segala penjuru dari anggota Komisi I di rapat yang membahas rencana penurunan biaya interkoneksi telepon dan SMS per 1 September 2016.Meski menjelaskan secara kronologis ihwal perlunya biaya interkoneksi turun, Menteri Rudiantara yang biasa disapa Chief RA ini tetap saja dijejali banyak interupsi dan pertanyaan balik. Intonasi pertanyaan dan pernyataan anggota dewan kadang meninggi hingga terdengar jelas di ruang balkon Komisi I, yang disesaki pengunjung.Muaranya, Komisi I meminta pemerintah hati-hati dan tidak buru-buru menetapkan biaya interkoneksi baru pada 1 September, sesuai Surat No 1153/Kominfo/2016 yang ditandatangani oleh Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Geryantika Kurnia, dirilis 2 Agustus lalu. Simpelnya, surat itu akan menurunkan biaya interkoneksi rata-rata 26 persen atau setara Rp 46 menjadi Rp 204 per menit untuk 18 skenario panggilan seluler dan telepon tetap. Biaya baru ini efektif 1 September hingga Desember 2018.”Kami minta pemerintah tidak ngotot menerapkan biaya interkoneksi di 1 September, sampai Komisi I DPR menyelesaikan proses yang diperlukan,” kata Meutya Hafidz, Wakil Ketua Komisi I DPR, usai memimpin rapat, Rabu malam itu, dua pekan lalu.Biaya interkoneksi adalah biaya yang timbul akibat adanya keterhubungan jaringan telekomunikasi dari operator yang berbeda (layanan off-net). Saat ini biaya interkoneksi telepon Rp 250 per menit dan berkontribusi sekitar 15 persen terhadap tarif ritel yang dibebankan kepada pelanggan telepon seluler, yang rata-rata Rp 2.000 per menit.Merasa belum tuntas, Komisi I pun memanggil seluruh operator telekomunikasi di Indonesia keesokan harinya. Meski berada satu meja dan ruangan rapat Komisi I DPR, pandangan seluruh pimpinan operator besar ini terbelah seperti dua kubu.Satu kubu jelas menolak penurunan biaya interkoneksi 26 persen, yang diwakili oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Group termasuk Telkomsel. Sedangkan satu kubu mendukung penurunan, diwakili oleh PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri).Telkom Group kontra biaya interkoneksi 2016, karena operator terbesar di republik ini mempunyai biaya jaringan yang bersifat cost recovery tinggi, yakni Rp 285 per menit. Lebih mahal dari rencana biaya interkoneksi baru yang Rp 204 per menit. Biaya jaringan Telkom tinggi, lantaran membangun di seluruh Indonesia hingga ke daerah pelosok.Dibandingkan operator lain, cost recovery Telkom Group paling mahal. Sebut saja, cost recovery Indosat hanya Rp 86 per menit, XL Rp 65, Smartfren Rp 100, dan Tri Rp 120.Alex Sinaga, Direktur Utama Telkom, ‘curhat’ soal itu di Komisi I DPR RI, Kamis malam, dua pekan lalu. “Biaya interkoneksi baru itu (Rp 204), jelas merugikan Telkom, mengingat cost recovery kami, menurut perhitungan konsultan, adalah Rp 285. Sebab kami membangun jaringan sampai ke pelosok Tanah Air, sedangkan operator lain cuma membangun di kota. Kenapa diperlakukan sama? Semestinya perhitungan biaya interkoneksi itu dilakukan secara asimetris, berdasarkan biaya (cost based) yang dikeluarkan setiap operator,” ujarnya.Telkomsel resisten, dengan argumentasi ada potensi merugi, jika biaya interkoneksi Rp 204 per menit diterapkan. Dengan cost recovery Rp 285 per menit, operator ini akan merugi Rp 81 per menit setiap trafik interkoneksi. Jika dikalikan trafik miliaran menit telepon per bulan, Telkomsel bakal buntung ratusan miliar rupiah per bulan.Potensi buntung inilah yang dikoar-koarkan sebagai kerugian negara oleh beberapa pihak. Sedangkan operator lain dinilainya justru ‘untung’ karena cost recovery-nya di bawah tarif interkoneksi. Misal, XL akan untung Rp 139/menit (karena cost recovery-nya Rp 65 per menit), Indosat Ooredoo Rp 117/menit, dan Tri Rp 84/menit.Sedangkan kubu pro berargumen penurunan biaya interkoneksi diperlukan untuk memberi kesempatan kepada operator, selain Telkom Group, berkembang. Janji mereka, masyarakat dapat layanan telekomunikasi dengan tarif lebih terjangkau, mendorong industri telekomunikasi lebih efisien, serta menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat.Sejak itu, pembahasan biaya interkoneksi 2016 menjadi bola panas. Hawa operator BUMN merugi pun diembuskan ke mana-mana. Jelang tenggat waktu 1 September lalu, terjadi pressure group lewat beberapa aksi demonstrasi di gedung parlemen (29/8) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (31/8). Ratusan orang dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis ini meminta penurunan biaya interkoneksi Rp 46 per menit dibatalkan. Memakai ikat kepala merah putih, serikat pekerja ini berorasi bahwa penurunan biaya interkoneksi bakal merugikan operator BUMN, yang banyak membangun jaringan sampai ke pelosok di Tanah Air.Hawa operator BUMN merugi pun diembuskan ke mana-mana. Biaya interkoneksi yang mestinya ada dalam ranah operator atau bersifat business to business (B2B), dipaksa masuk ke ranah publik. Dengan embel-embel ada potensi kerugian negara dengan corong berbagai lembaga, yang tiba-tiba fasih bicara biaya interkoneksi. Padahal ada isu yang lebih relevan untuk ranah publik, yakni tarif pungut telekomunikasi telepon dan SMS.Akhirnya, seperti diketahui, drama ini selesai sementara, dengan biaya interkoneksi 2016 batal diterapkan per 1 September. Alasannya, Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) dari operator belum lengkap terkumpul. Jadi, biaya interkoneksi yang digunakan operator sekarang adalah biaya interkoneksi versi 2014, yakni Rp 250 per menit.Pertanyaannya, sampai kapan biaya interkoneksi lama dipakai?
Sumber:

http://www.merdeka.com/teknologi/polemik-biaya-interkoneksi-omong-besar-layanan-telekomunikasi-senja.html

Leave a Reply